SUKABUMI,-Investigasi Online.com//
Senin,7 September 2026 — Di Parung Kuda, sebelum pelaksanaan Musyawarah Ranting (Musran), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat bersama seluruh Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Jawa Barat menyepakati perlunya melakukan persiapan dan penilaian kesiapan matang. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Sukabumi sekaligus Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan, didampingi oleh Ketua Fraksi PKB Kabupaten Sukabumi serta pengurus lainnya. Musran sendiri direncanakan digelar pada rentang bulan Oktober hingga November 2026.
Restrukturisasi Ranting: Berbasis Desa & Gabungan RT
Kegiatan pra-Musran bertujuan mengumpulkan dan menguatkan kader-kader yang selama ini berjuang, untuk dinaikkan levelnya masuk ke dalam struktur resmi partai — tidak sekadar menjadi relawan calon legislatif. Hal ini mengacu surat instruksi Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.
Siklus kepengurusan partai umumnya berlangsung satu periode selama lima tahun. Pada periode sebelumnya, ranting memang sudah terbentuk, namun ketersebarannya belum cukup merata. Kini DPP menetapkan: ranting harus berbasis desa, atau gabungan RT jika belum memungkinkan. Penguatan ini ditargetkan selesai akhir tahun 2026, guna meraih suara dan tambahan kursi secara maksimal pada Pemilu 2029.
Tahapan Pelaksanaan Musran
,Saat ini proses berjalan lancar tanpa kendala berarti, dengan tahapan:
1. Penilaian & Pendaftaran — calon pengurus menandatangani surat pernyataan kesediaan.
2. Orientasi Politik — memperkuat pemahaman ideologi partai.
3. Pemberian Mandat Penugasan — arahan kerja dan tanggung jawab pengurus ranting.
Pernyataan Ketua Fraksi PKB Kabupaten Sukabumi
Ketua Fraksi PKB Kabupaten Sukabumi dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah restrukturisasi ini:
"Pembentukan kepengurusan hingga ke tingkat desa sangat penting agar aspirasi masyarakat tidak lagi tersendat. Sebagai Fraksi di DPRD Kabupaten Sukabumi, kami siap menjadi mitra kerja para pengurus ranting dan kader di lapangan. Setiap keluhan yang diserap warga akan kami perjuangkan di forum komisi maupun rapat-rapat dewan, sehingga kehadiran PKB benar-benar terasa manfaatnya sampai ke masyarakat paling bawah."
Ketua Fraksi juga menegaskan bahwa pembagian tugas antara tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat akan berjalan beriringan dan saling menguatkan, sehingga tidak ada satu pun urusan warga yang terabaikan.
Program Rakyat: Pasar Murah & Layanan Kesehatan.PKB menyiapkan program pasar murah sebagai intervensi langsung menjawab kenaikan harga kebutuhan pokok — termasuk harga beras yang mulai naik — guna menekan inflasi. Program ini direncanakan berlangsung rutin minimal di setiap dapil hingga dua tahun ke depan.
Selain itu, tersedia banyak mobil siaga dan mobil ambulans untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara cepat dan merata. Upaya pelayanan kesehatan ini akan ditingkatkan secara sistematis dan terencana.
Posko Aspirasi: Saluran Langsung Suara Warga ke Dewan
PKB juga akan membuka posko aspirasi masyarakat yang dikelola secara kelembagaan oleh seluruh DPC di setiap wilayah. Pembagian tugas disusun jelas:
- Kewenangan Kabupaten: tanggung jawab 7 anggota dewan tingkat Kabupaten.
- Kewenangan Provinsi: tanggung jawab Hasim Adnan selaku pemangku dapil provinsi.
- Kewenangan Pusat: disampaikan kepada anggota DPR RI, termasuk Mas Zainul.
Setiap kader di desa maupun RT wajib hadir di tengah masyarakat dan mencari solusi atas masalah warga. Misalnya urusan kesehatan disalurkan ke Komisi 4, dan seterusnya sesuai bidang masing-masing.
PKB Hadir Setiap Hari, Bukan Hanya Saat Pemilu"Kehadiran PKB harus dirasakan masyarakat setiap hari, bukan hanya saat pemilu saja. Ketika warga diperlakukan tidak adil atau akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar terbatas, PKB harus hadir memperjuangkannya," tegas Hasim Adnan.
Reporter :Rio Julianto
Social Header