Oleh: Ilayka Asykuli Yumna
Mahasiswa Sastra Inggris, Fakultas Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
SUKABUMI — Persoalan sampah di Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, membutuhkan penanganan yang lebih dari sekadar pengangkutan. Keterbatasan armada, minimnya fasilitas pengelolaan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan yang perlu diatasi secara bersama-sama.
Meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi rumah tangga turut menambah volume sampah setiap hari. Namun, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Ketersediaan sarana pengangkutan, fasilitas pengolahan, serta dukungan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah.
Di Desa Selawangi, praktik pembakaran sampah di kawasan permukiman dan pembuangan limbah ke sungai masih menjadi persoalan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan layanan pengangkutan dapat mendorong masyarakat memilih cara praktis, meskipun berisiko terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan.
Sebagian warga sebenarnya telah memahami pentingnya memilah sampah. Namun, keterbatasan fasilitas membuat pemilahan belum selalu diikuti pengelolaan yang tepat. Sampah nonorganik dibakar, sementara sebagian sampah organik dibuang ke sungai. Padahal, sampah organik berpotensi diolah menjadi kompos atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak dengan pengolahan yang sesuai.
Keterbatasan Armada Jadi Tantangan
Persoalan pengelolaan sampah di Selawangi tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan layanan persampahan di Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi yang tercantum dalam bahan penulisan, dari total 47 kecamatan dan 318 desa/kelurahan, layanan persampahan baru menjangkau 36 kecamatan dan 156 desa/kelurahan.
Dari 54 unit armada yang tersedia, sebanyak 10 unit dilaporkan mengalami kerusakan berat. Dengan demikian, armada yang dapat dioperasikan tersisa 44 unit untuk melayani wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas.
Di Kecamatan Sukaraja, operasional persampahan disebut ditunjang oleh 10 unit sarana, termasuk kendaraan roda tiga dan gerobak. Sementara itu, dari dua unit dump truck yang dialokasikan, hanya satu unit yang dilaporkan berfungsi normal.
Keterbatasan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam melayani sembilan desa di Kecamatan Sukaraja. Ketika kapasitas pengangkutan tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan, penumpukan di tempat penampungan sementara berpotensi terjadi.
Situasi di tingkat desa juga menghadapi kendala lain, mulai dari keterbatasan anggaran hingga ketersediaan lahan. Desa Selawangi disebut belum memiliki tempat penampungan sampah sementara (TPSS) mandiri karena pengadaan lahan masih terkendala.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan sampah membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, kepastian dukungan anggaran, serta sarana pengelolaan yang dapat diakses masyarakat.
Bank Sampah Perlu Dihidupkan Kembali
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, inisiatif pembentukan Bank Sampah yang pernah digagas Sekretaris Desa Selawangi menjadi salah satu upaya yang patut dikembangkan.
Program tersebut mengusung konsep pengurangan sampah melalui pemilahan dan pengolahan menjadi produk bernilai guna, seperti kompos, kerajinan, hingga bahan alternatif untuk pembuatan paving block. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai jual juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Namun, keberlanjutan program tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan fasilitas. Sosialisasi, pendampingan, pemerataan akses, dan kepastian penyaluran hasil pengolahan menjadi faktor penting agar masyarakat dapat terlibat secara aktif.
Jika fasilitas Bank Sampah hanya terpusat di satu lokasi, warga yang tinggal jauh dari tempat tersebut berpotensi mengalami kesulitan untuk berpartisipasi. Karena itu, diperlukan pola pelayanan yang lebih dekat dengan lingkungan permukiman, misalnya melalui titik pengumpulan di tingkat RT atau RW.
Pada 1 Oktober 2026, armada pengangkut sampah DLH Kabupaten Sukabumi dilaporkan kembali beroperasi secara rutin setiap Kamis. Jika jadwal tersebut dapat dipertahankan, layanan ini diharapkan membantu mengurangi penumpukan sampah di lingkungan warga.
Meski demikian, pengangkutan rutin belum cukup untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Perubahan perilaku masyarakat dan tersedianya sistem pengolahan yang berkelanjutan tetap diperlukan agar pembakaran serta pembuangan sampah ke sungai tidak terus berulang.
Pengelolaan Kolektif sebagai Jalan Keluar
Pengelolaan sampah di Desa Selawangi perlu diarahkan pada sistem yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait. Setidaknya, terdapat dua langkah yang dapat menjadi prioritas.
Pertama, memperkuat edukasi dan membangun rantai pemanfaatan sampah.
Pemerintah desa bersama pengurus RT/RW dapat menyelenggarakan edukasi dan pelatihan pemilahan sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta pemanfaatan sampah anorganik yang masih bernilai ekonomis.
Agar program berjalan berkelanjutan, hasil pengolahan perlu memiliki jalur penyaluran yang jelas. Kompos, misalnya, dapat dimanfaatkan kelompok tani atau kegiatan penghijauan, sedangkan sampah anorganik dapat disalurkan kepada pengepul atau mitra daur ulang.
Di tingkat lingkungan, pembentukan titik pengumpulan sampah terpilah juga dapat membantu menciptakan sistem pengelolaan yang lebih tertib dan mudah dijangkau.
Kedua, mengembangkan Bank Sampah dengan sistem jemput bola.
Bank Sampah perlu dirancang agar tidak hanya menunggu warga datang membawa sampah terpilah. Pengumpulan berkala melalui pengurus RT/RW atau kelompok masyarakat dapat menjadi alternatif untuk menjangkau warga yang tinggal jauh dari lokasi pengelolaan.
Sampah yang memiliki nilai jual kemudian dicatat sebagai tabungan sesuai mekanisme yang disepakati. Manfaat ekonominya dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan kebersihan lingkungan, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, pemerintah desa perlu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan DLH Kabupaten Sukabumi untuk mencari solusi atas keterbatasan armada, kebutuhan TPSS, serta dukungan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Saatnya Bergerak Bersama
Persoalan sampah di Desa Selawangi tidak dapat dibebankan hanya kepada masyarakat, pemerintah desa, ataupun petugas pengangkut. Setiap pihak memiliki peran yang saling berkaitan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif.
Masyarakat perlu membiasakan diri memilah sampah dan menghentikan praktik pembakaran maupun pembuangan limbah ke sungai.
Pemerintah desa perlu memperkuat edukasi serta memfasilitasi pengelolaan berbasis komunitas. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan memastikan layanan pengangkutan dan dukungan infrastruktur berjalan secara berkelanjutan.
Sampah tidak harus berakhir menjadi sumber pencemaran. Dengan pemilahan yang benar, pengolahan yang tepat, dan sistem pengangkutan yang teratur, sampah berpotensi menjadi sumber daya yang bermanfaat.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar mengangkut sampah dari satu tempat ke tempat lain, melainkan membangun kesadaran dan sistem pengelolaan yang berjalan bersama. Sebab, lingkungan yang bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga warisan yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat.
Prima RK
Social Header