info | Investigasi Online

492
Berita 14
daerah 12
ddaerah 1
info 2
nasional 13
POLRI 4
publik 13

Social Header

Sitemap

Home
Redaksi
Kode Etik
Disclaimer
Privacy Policy
Pedoman Media Siber

Home
Berita
Daerah
Nasional
Politik
Pemerintah
Kriminal
Peristiwa
Bencana
Bisnis
Ekonomi
Wisata
Kuliner
Sosial
Budaya
Polri
TNI
Vidio

Breaking News

Menampilkan postingan dengan label infoTunjukkan semua

Alumni Menunggu Kepastian, Kampus Belum Beri Penjelasan Soal Ijazah yang Diduga Hilang

Alumni Menunggu Kepastian, Kampus Belum Beri Penjelasan Soal Ijazah yang Diduga Hilang

Oktober 04, 2026

Menyemaikan Cinta Tanah Air di Halaman Bersejarah: Sukacita HUT RI ke-81 Lapdek Community Sukabumi

info

Menyemaikan Cinta Tanah Air di Halaman Bersejarah: Sukacita HUT RI ke-81 Lapdek Community Sukabumi

Agustus 31, 2026

Muat postingan lainnya Tak ada hasil yang ditemukan

Kades Babatan Dikabarkan Menjadi Status Tersangka Kasus Perampasan Tahanan Polsek Lintang Kanan

Kades Babatan Dikabarkan Menjadi Status Tersangka Kasus Perampasan Tahanan Polsek Lintang Kanan

Oktober 14, 2026

Warga Perum BCA Mewah Lakukan Rehabilitasi Masjid Ar-Rahman Secara Swadaya

Warga Perum BCA Mewah Lakukan Rehabilitasi Masjid Ar-Rahman Secara Swadaya

Oktober 17, 2026

‎Disinyalir CV. Makmur Jaya Diduga Sepesialis Proyek Siluman "DPU Cair 3,1 M" ‎

‎Disinyalir CV. Makmur Jaya Diduga Sepesialis Proyek Siluman "DPU Cair 3,1 M" ‎

Oktober 12, 2026

SUKABUMI, Matapubliknews.com — Rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 345/Maung Sancang beserta marshalling area di kawasan Blok Baru Ajol, Desa Sudajayagirang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, menuai aspirasi dari kalangan petani penggarap. Mereka meminta kegiatan pembangunan, khususnya pekerjaan cut and fill atau pematangan lahan, ditunda sementara hingga terdapat kejelasan mengenai status hukum dan rencana pemanfaatan lahan eks hak guna usaha (HGU) PTPN seluas sekitar 75 hektare tersebut. Permintaan itu disampaikan puluhan petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Penggarap Bagja Sutra. Mereka mendorong adanya dialog terbuka yang melibatkan seluruh pihak terkait sebelum pembangunan dilanjutkan. Ketua Harian Perkumpulan Petani Penggarap Bagja Sutra, Lumindar, yang akrab disapa Lulu, mengatakan aspirasi tersebut merupakan kelanjutan dari upaya komunikasi yang sebelumnya telah dilakukan petani secara lisan kepada Danramil Kecamatan Sukabumi. Menurut Lulu, petani tidak bermaksud menghambat program pembangunan pemerintah. Mereka hanya menginginkan keterlibatan dalam proses pembahasan, mengingat lahan tersebut, berdasarkan pengakuan mereka, telah digarap sejak 2016 untuk menopang kebutuhan hidup keluarga. “Niat kami datang untuk berdialog dan menyampaikan bahwa petani juga ada. Ajak kami berdialog, perlakukan kami secara manusiawi. Jangan sampai tiba-tiba ada pembangunan tanpa komunikasi dengan masyarakat,” ujar Lulu. Senin (12/10/2026). Ia menegaskan, persoalan yang dihadapi petani tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan aktivitas pertanian, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, dampak ekologis, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari lahan tersebut. “Kami tidak menolak program strategis nasional. Namun, jangan sampai program pemerintah mengorbankan harapan hidup para petani. Kami berharap kegiatan cut and fill dihentikan sementara sampai persoalan lahan benar-benar jelas dari aspek hukum, ekologi, dan ekonomi,” katanya. Petani Mengaku Kelola Lahan Sejak 2016 Kepada awak media, Lulu menjelaskan bahwa para petani mulai menata dan mengelola kawasan tersebut sejak 2016. Selama kurang lebih satu dekade, mereka mengaku turut membangun sejumlah fasilitas penunjang secara swadaya, di antaranya akses jalan, jaringan listrik, dan saluran air. Bagi para penggarap, fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kehidupan sekaligus mendukung aktivitas pertanian di kawasan itu. Atas dasar tersebut, Lulu berharap penyelesaian persoalan lahan tidak hanya berorientasi pada rencana pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berpotensi terdampak. Meski demikian, pengakuan telah menggarap lahan selama bertahun-tahun tidak serta-merta menentukan status kepemilikan atau hak atas tanah secara hukum. Karena itu, kejelasan mengenai status lahan, dasar pemanfaatannya, serta kewenangan pihak-pihak terkait dinilai penting untuk disampaikan secara terbuka. Minta PTPN Terlibat dalam Penyelesaian Lulu juga meminta PTPN terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, komunikasi antara pemegang kewenangan atas lahan, pelaksana pembangunan, pemerintah, dan masyarakat perlu dibangun agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik. Petani berharap aspirasi yang disampaikan bersama Fraksi Rakyat dapat membuka ruang dialog dan mendorong penyelesaian yang memberikan kepastian bagi semua pihak. Bagi mereka, penundaan sementara aktivitas pematangan lahan merupakan langkah yang diperlukan agar persoalan dapat dibahas secara menyeluruh sebelum pembangunan berlanjut. Kepastian Hukum dan Dialog Jadi Kunci Polemik di Blok Baru Ajol menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam setiap rencana pemanfaatan lahan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Di satu sisi, rencana pembangunan memerlukan kejelasan dasar hukum penguasaan dan penggunaan tanah. Di sisi lain, aspirasi masyarakat yang mengaku telah mengelola kawasan tersebut selama bertahun-tahun perlu didengar dan ditangani melalui mekanisme yang terbuka. Sejumlah hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut meliputi status lahan eks HGU, dasar hukum pembangunan, batas kawasan yang akan digunakan, serta potensi dampak sosial dan ekologis terhadap masyarakat sekitar. Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pemerintah daerah, pihak TNI, PTPN, dan instansi terkait lainnya masih diperlukan untuk menjelaskan dasar rencana pembangunan, tahapan pelaksanaan, serta mekanisme penyelesaian aspirasi petani. Penyelesaian yang transparan, terukur, dan berlandaskan ketentuan hukum diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pembangunan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak. Matapubliknews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan pemberitaan serta memastikan informasi yang disampaikan kepada publik dapat diverifikasi. Tim red

SUKABUMI, Matapubliknews.com — Rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 345/Maung Sancang beserta marshalling area di kawasan Blok Baru Ajol, Desa Sudajayagirang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, menuai aspirasi dari kalangan petani penggarap. Mereka meminta kegiatan pembangunan, khususnya pekerjaan cut and fill atau pematangan lahan, ditunda sementara hingga terdapat kejelasan mengenai status hukum dan rencana pemanfaatan lahan eks hak guna usaha (HGU) PTPN seluas sekitar 75 hektare tersebut. Permintaan itu disampaikan puluhan petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Penggarap Bagja Sutra. Mereka mendorong adanya dialog terbuka yang melibatkan seluruh pihak terkait sebelum pembangunan dilanjutkan. Ketua Harian Perkumpulan Petani Penggarap Bagja Sutra, Lumindar, yang akrab disapa Lulu, mengatakan aspirasi tersebut merupakan kelanjutan dari upaya komunikasi yang sebelumnya telah dilakukan petani secara lisan kepada Danramil Kecamatan Sukabumi. Menurut Lulu, petani tidak bermaksud menghambat program pembangunan pemerintah. Mereka hanya menginginkan keterlibatan dalam proses pembahasan, mengingat lahan tersebut, berdasarkan pengakuan mereka, telah digarap sejak 2016 untuk menopang kebutuhan hidup keluarga. “Niat kami datang untuk berdialog dan menyampaikan bahwa petani juga ada. Ajak kami berdialog, perlakukan kami secara manusiawi. Jangan sampai tiba-tiba ada pembangunan tanpa komunikasi dengan masyarakat,” ujar Lulu. Senin (12/10/2026). Ia menegaskan, persoalan yang dihadapi petani tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan aktivitas pertanian, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, dampak ekologis, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari lahan tersebut. “Kami tidak menolak program strategis nasional. Namun, jangan sampai program pemerintah mengorbankan harapan hidup para petani. Kami berharap kegiatan cut and fill dihentikan sementara sampai persoalan lahan benar-benar jelas dari aspek hukum, ekologi, dan ekonomi,” katanya. Petani Mengaku Kelola Lahan Sejak 2016 Kepada awak media, Lulu menjelaskan bahwa para petani mulai menata dan mengelola kawasan tersebut sejak 2016. Selama kurang lebih satu dekade, mereka mengaku turut membangun sejumlah fasilitas penunjang secara swadaya, di antaranya akses jalan, jaringan listrik, dan saluran air. Bagi para penggarap, fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kehidupan sekaligus mendukung aktivitas pertanian di kawasan itu. Atas dasar tersebut, Lulu berharap penyelesaian persoalan lahan tidak hanya berorientasi pada rencana pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berpotensi terdampak. Meski demikian, pengakuan telah menggarap lahan selama bertahun-tahun tidak serta-merta menentukan status kepemilikan atau hak atas tanah secara hukum. Karena itu, kejelasan mengenai status lahan, dasar pemanfaatannya, serta kewenangan pihak-pihak terkait dinilai penting untuk disampaikan secara terbuka. Minta PTPN Terlibat dalam Penyelesaian Lulu juga meminta PTPN terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, komunikasi antara pemegang kewenangan atas lahan, pelaksana pembangunan, pemerintah, dan masyarakat perlu dibangun agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik. Petani berharap aspirasi yang disampaikan bersama Fraksi Rakyat dapat membuka ruang dialog dan mendorong penyelesaian yang memberikan kepastian bagi semua pihak. Bagi mereka, penundaan sementara aktivitas pematangan lahan merupakan langkah yang diperlukan agar persoalan dapat dibahas secara menyeluruh sebelum pembangunan berlanjut. Kepastian Hukum dan Dialog Jadi Kunci Polemik di Blok Baru Ajol menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam setiap rencana pemanfaatan lahan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Di satu sisi, rencana pembangunan memerlukan kejelasan dasar hukum penguasaan dan penggunaan tanah. Di sisi lain, aspirasi masyarakat yang mengaku telah mengelola kawasan tersebut selama bertahun-tahun perlu didengar dan ditangani melalui mekanisme yang terbuka. Sejumlah hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut meliputi status lahan eks HGU, dasar hukum pembangunan, batas kawasan yang akan digunakan, serta potensi dampak sosial dan ekologis terhadap masyarakat sekitar. Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pemerintah daerah, pihak TNI, PTPN, dan instansi terkait lainnya masih diperlukan untuk menjelaskan dasar rencana pembangunan, tahapan pelaksanaan, serta mekanisme penyelesaian aspirasi petani. Penyelesaian yang transparan, terukur, dan berlandaskan ketentuan hukum diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pembangunan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak. Matapubliknews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan pemberitaan serta memastikan informasi yang disampaikan kepada publik dapat diverifikasi. Tim red

Oktober 13, 2026

Warga kp kamandoran RW 010 melakukan kerja bakti perawatan jalan lingkungan

Warga kp kamandoran RW 010 melakukan kerja bakti perawatan jalan lingkungan

Desember 06, 2025

Rekatkan Silaturahmi Lewat Voli, Danmenram SIP 56 Resmi Tutup Gelaran PORISMAS

Rekatkan Silaturahmi Lewat Voli, Danmenram SIP 56 Resmi Tutup Gelaran PORISMAS

Agustus 29, 2026

‎*Dokumen RKA Disperkim 2026 Bocor di publik Rp81 Miliar untuk 346 Paket, 5 Proyek Disorot , diduga Rawan Konflik Kepentingan*

‎Dokumen RKA Disperkim 2026 Bocor di publik Rp81 Miliar untuk 346 Paket, 5 Proyek Disorot , diduga Rawan Konflik Kepentingan

Oktober 16, 2026

PDAM Kabupaten Sukabumi Kurban 2 Sapi & 23 Kambing

PDAM Kabupaten Sukabumi Kurban 2 Sapi & 23 Kambing

Mei 28, 2026

Menyemaikan Cinta Tanah Air di Halaman Bersejarah: Sukacita HUT RI ke-81 Lapdek Community Sukabumi

Menyemaikan Cinta Tanah Air di Halaman Bersejarah: Sukacita HUT RI ke-81 Lapdek Community Sukabumi

Agustus 31, 2026

‎Dugaan Skandal Pembangunan Gedung MUI Di Sukabumi

‎Dugaan Skandal Pembangunan Gedung MUI Di Sukabumi

Maret 31, 2026

Iklan Disini

Kades Babatan Dikabarkan Menjadi Status Tersangka Kasus Perampasan Tahanan Polsek Lintang Kanan

Kades Babatan Dikabarkan Menjadi Status Tersangka Kasus Perampasan Tahanan Polsek Lintang Kanan

Oktober 14, 2026

Warga Perum BCA Mewah Lakukan Rehabilitasi Masjid Ar-Rahman Secara Swadaya

Warga Perum BCA Mewah Lakukan Rehabilitasi Masjid Ar-Rahman Secara Swadaya

Oktober 17, 2026

“Asep Hermawan dan Sekmat Sukaraja Satu Suara: Pembangunan Desa Harus Tepat Prioritas dan Berdaya Manfaat”

“Asep Hermawan dan Sekmat Sukaraja Satu Suara: Pembangunan Desa Harus Tepat Prioritas dan Berdaya Manfaat”

Oktober 06, 2026

Kendaraan Pengantar Es Krim Dirampok di Perbatasan Desa Manggilan, Kerugian Capai Rp10 Juta

Kendaraan Pengantar Es Krim Dirampok di Perbatasan Desa Manggilan, Kerugian Capai Rp10 Juta

September 11, 2026

Menyemaikan Cinta Tanah Air di Halaman Bersejarah: Sukacita HUT RI ke-81 Lapdek Community Sukabumi

Menyemaikan Cinta Tanah Air di Halaman Bersejarah: Sukacita HUT RI ke-81 Lapdek Community Sukabumi

Agustus 31, 2026

‎Disinyalir CV. Makmur Jaya Diduga Sepesialis Proyek Siluman "DPU Cair 3,1 M" ‎

‎Disinyalir CV. Makmur Jaya Diduga Sepesialis Proyek Siluman "DPU Cair 3,1 M" ‎

Oktober 12, 2026

Proyek Pengaspalan Di Kp.Benteng Tugu Cigombong Menuai Sorotan

Proyek Pengaspalan Di Kp.Benteng Tugu Cigombong Menuai Sorotan

Oktober 08, 2026

*Sekretaris korwil Bogor di tantang adu jotos di dinas ketahanan pangan*

Sekretaris korwil Bogor di tantang adu jotos di dinas ketahanan pangan

Oktober 05, 2026

‎Jamaah Umroh Terlantar di Jeddah, Diduga Jadi Korban Travel Bermasalah: Negara Diminta Turun Tangan. ‎

‎Jamaah Umroh Terlantar di Jeddah, Diduga Jadi Korban Travel Bermasalah: Negara Diminta Turun Tangan. ‎

April 12, 2026

SPPG Yayasan Gunung Sari, Kecamatan Bungursari, Lakukan Perbaikan IPAL Dinas Lingkungan Hidup Pantau Langsung ke lapangan

SPPG Yayasan Gunung Sari, Kecamatan Bungursari, Lakukan Perbaikan IPAL Dinas Lingkungan Hidup Pantau Langsung ke lapangan

Agustus 02, 2026

Media Sosial

Layanan Link

Layanan Iklan
Layanan Pengaduan
Layanan Jasa Website
Layanan Jasa Perizinan PT DLL

Halaman

Redaksi
Kode Etik
Disclamer
Privacy Policy
Pedoman Media Siber

Mitra Media

kominfo.co.id
expost.co.id
warkop.co.id
onenews.co.id
satusuara.co.id
jejakbaik.id
jejakkasus.id
suaradaerah.id
update24jam.id

Mitra Perusahaan

PT. MEDIA KOMUNIKASI INFORMASI
PT. JEJAK KASUS GROUP
PT. ONE NEWS GROUP
PT. SATU SUARA GROUP
PT. SUKMA UMKM DIGITAL
PT. SUKMA SAT SET

© Copyright 2022 - Investigasi Online